Saya bersyukur sekali pada Allah dan khususnya untuk rekan-rekan amil BMH yang tidak sedikit membantu lokasi saya bekerja mengalirkan dana beasiswa guna anak berprestasi dari kalangan yatim dan dhuafa. Selaku di antara direktur di suatu perusahaan saya hendak bertanya, bagaimana sebetulnya hukum zakat harta untuk perusahaan dan bagaimana teknik menghitung zakat perusahaan. Terimakasih.

و عليكم السلام والرحمة الله وبركاته

Patut disyukuri bahwa kesadaran tentang zakat secara umum merasakan peningkatan seiring dengan meluasnya pengetahuan tentang hakikat pewajiban zakat dan fungsinya, baik untuk muzakki (orang yang wajib membayar zakat) maupun mustahik (orang atau badan yang berhak menerima zakat atau infak/sedekah).

Secara definitif, alasan mengenai keharusan zakat harta perusahaan tidak dijumpai dalam al-Qur’an maupun al-sunnah, tetapi secara umum tercakup dalam perintah zakat yang pada dasarnya mencantol semua jenis harta.

Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

“Ambillah zakat dari beberapa harta mereka.” (QS. Al-Taubah [9]:103).

Dalil berikut –dan yang sepertinya- menjadi pijakan jumhur ulama dalam mengharuskan zakat harta perusahaan.

Adapun Ibn Hazm, al-Syaukani dan Siddiq Hasan Khan –misalnya- menampik pendapat tersebut. Bagi kumpulan kedua ini harta mesti zakat terbatas pada yang telah ada pada masa Nabi dan mereka menampik analogi, sampai-sampai atas dasar tersebut mereka pun menolak keharusan zakat harta perusahaan dan harta-harta jenis baru yang lain.

Pendapat ini pasti tidak bisa diterima. Di samping lemah dalil, pun berarti memblokir potensi pemberdayaan umat yang spektakuler besar. Dengan demikian pendapat jumhur ialah yang sangat relevan.

Perusahaan yang dimaksud di sini tentunya ialah perusahaan kepunyaan perorangan baik tunggal maupun berkelompok, bukan kepunyaan pemerintah atau non pemerintah tetapi mempunyai sifat umum laksana wakaf guna fakir miskin. Tinggal masalahnya ialah terjadi perbedaan pendapat tentang teknik menzakatinya.

Mu’tamar Ulama Internasional Kedua tahun 1965 telah memutuskan bahwa selama mengisi syarat dan genap setahun zakatnya ialah 2,5 % dari laba bersih. Jika perusahaan tersebut ialah dimiliki oleh lebih satu orang (syirkah), maka zakatnya menjadi keharusan masing-masing empunya sesuai dengan unsur keuntungannya. Keputusan ini selaras dengan pendapat Imam Ahmad yang mengaku bahwa zakat harta investasi dipungut diperhitungkan dari laba bersihnya. (Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, III/1948)

Adapula pendapat yang mengklasifikasi jenis usaha. Pertama, perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa, laksana transportasi, konsultasi, komunikasi dan sebagainya, maka zakatnya ialah 2,5% dari laba. Adapun andai bidang usahanya ialah di sektor riil, maka zakatnya ialah 2,5% dari modal dan laba sebab dianalogikan dengan zakat perdagangan.

Melihat gejala baru ini, Yusuf al-Qardhawi mendalami dengan jeli. Berdasarkan keterangan dari pengamatannya, dari sekian banyak  jenis harta zakat yang sudah definitif diputuskan syariat, secara garis besar bisa dipilah menjadi dua.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *